Desa Benderang Informasi Publik

Komisi Informasi dan Kementerian Desa Canangkan Desa Benderang Informasi Publik

MATARAM - Keterbukaan informasi terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui Pencanangan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) di Mataram (6/10)   Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa Suprayoga Hadi menuturkan bahwa, pencanangan DBIP ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan dari…

Pegawai Kemendesa Kumpulkan Bantuan Untuk Korban Banjir di Garut

Jakarta – Para pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi khususnya Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, secara sukarela mengumpulkan donasi bantuan untuk diserahkan kepada warga Kabupatan Garut, Jawa Barat, yang sedang terkena musibah bencana banjir bandang pekan lalu (20/09). Hal itu dinyatakan Ferry Syahminan, Kasubdit Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah V di…

Tiga Kabupaten Indonesia Timur Jadi Lokasi Percontohan Investasi

Jakarta – Tiga kabupaten di wilayah Indonesia timur, telah dipilih untuk jadi proyek percontohan bagaimana mengembangkan investasi. Tiga kabupaten itu adalah: Pulau Morotai (Provinsi Maluku Utara), Maluku Tenggara Barat (Provinsi Maluku), dan Sabu Raijua (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Hal itu diungkapkan Dirjen Pengembangan Daerah tertentu (PDTu) Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, hari Senin (26/9), menjelaskan…

Demi Mencapai Sasaran, PDTu Butuh Tambahan Anggaran Rp 840 Miliar

Jakarta – Pada tahun 2017, alokasi anggaran indikatif sebesar Rp. 290 miliar yang dirancang oleh pemerintah dirasa sangat terbatas dan berpotensi mengganggu pencapaian sasaran (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) RPJMN dan Renstra 2015-2019 bagi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu (PDTu). al itu diungkapkan oleh Dirjen PDTu Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP dalam Rapat Kerja Kementerian…

Target Penurunan Luas Kebakaran Hutan Adalah 10 Persen untuk 2017

JAKARTA – Target pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan tahun 2017 adalah persentase penurunan luas kebakaran pada hutan/lahan gambut dan nongambut (mineral) sebesar 10% dari batas toleransi maksimum luas kebakaran lahan gambut dan nongambut (tanah mineral). Yakni, dari 2.309.803 Ha menjadi 2.078.822,70 Ha. Hal itu dikatakan Dr. Ir. Nur Masripatin, M.Sc.For, Dirjen…

Tanah Mudah Erosi, Bondowoso Rentan Terhadap Bencana Longsor

Tanah Mudah Erosi, Bondowoso Rentan Terhadap Bencana Longsor

YOGYAKARTA – Kondisi wilayah menjadikan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap terjadinya bencana alam. Dalam Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Bondowoso berada pada nomor urut 254 dengan skor 55 (tinggi). Tingkat kemiringan dan tekstur tanah yang sedemikian rupa, menjadi salah satu penyebab terjadinya erosi/longsor dan rendahnya jumlah cadangan air. Hal…

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

Penting !! Mitigasi Bencana di Musim Pancaroba

Jakarta – Iklim di Indonesia saat ini sudah memasuki musim pancaroba, yang memunculkan berbagai kondisi dan potensi bencana yang tidak terduga. Hal-hal ini menggarisbawahi semakin pentingnya kita melakukan langkah-langkah dalam mitigasi bencana. Hal itu diungkapkan Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP dalam arahannya di acara Workshop Identifikasi Potensi Bencana Daerah Rawan…

Rawan Bencana Longsor

Akan Diformulasikan, Gambaran Potensi Bencana Berbasis Wilayah

Jakarta – Hasil identifikasi potensi bencana daerah rawan bencana di daerah tertinggal akan diformulasikan, untuk memperoleh gambaran potensi bencana berbasis wilayah. Hal ini penting dalam upaya mitigasi atau pengurangan risiko bencana. Hal itu dinyatakan Ferry Syahminan, Ketua Panitia Pelaksana Workshop Identifikasi Potensi Bencana Daerah Rawan Bencana, yang dilaksanakan di Hotel Santika Premiere, Jakarta, Senin, 8…

Suprayoga Hadi

Pelaksanaan Program Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2016

Jakarta - Ketimpangan pembangunan antar wilayah telah menghasilkan suatu konsekuensi berupa pemusatan hasil pembangunan padasebagian wilayah yang dapat berimplikasi pada terbentuknya daerah yang relatif tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain. RPJMN 2015-2019 menetapkan 122 kabupaten daerah tertinggal, dimana 103 kabupaten atau 84,42 persen berada pada kawasan timur Indonesia. Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, kebijakan strategis ditetapkan…